Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia
yang diakibatkan oleh ekspansi lahan pertanian melonjak terutama pada
setiap musim kemarau, menyebabkan kabut dan krisis kesehatan masyarakat,
termasuk lebih dari 100,000 kematian dini di wilayah Asia Tenggara.
Walaupun kebakaran kembali terjadi tahun ini, kebakaran tahun ini tidak
seburuk kebakaran tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan kuartal ketiga
2016, peringatan kebakaran di Indonesia hanya seperempat dibandingkan
dengan peringatan kebakaran pada 2015 pada periode waktu yang sama.
Apa yang terjadi?
Dampak dari Cuaca dan Perubahan Kebijakan
Meskipun kebakaran tetap terjadi, peringatan kebakaran di Indonesia
pada tahun 2016 tiga perempat lebih rendah (16,128 peringatan kebakaran
hingga 18 September 2016) dibandingkan dengan peringatan kebakaran pada
2015 (61,819 peringatan hingga 18 September 2015). Jumlah peringatan
kebakaran di provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mengalami
penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu, dimana dua provinsi
tersebut mengalami kebakaran terparah tahun lalu. Kebakaran tahun lalu
juga mengakibatkan emisi CO
2 dalam jumlah yang besar,
mengingat 40 persen kebakaran terjadi di lahan gambut yang kaya akan
karbon. Tahun ini, sekitar 28 persen kebakaran terjadi di lahan gambut.
Penurunan ini terjadi akibat kondisi cuaca dan perubahan kebijakan yang
diimplementasikan setelah musim kebakaran tahun lalu yang memecahkan
rekor tertinggi setelah kebakaran tahun 1997/1998.
Tahun lalu, fenomena siklus iklim El Niño menyebabkan musim kemarau
yang membuat kebakaran menyebar tak terkendali di berbagai bagian
wilayah Indonesia. Kebakaran tersebut umumnya berasal dari api yang
digunakan untuk membuka lahan pertanian secara murah, terjadi setiap
musim kemarau dan menyebabkan terjadinya kebakaran yang melewati batas
kendali. Tahun ini, Indonesia mengalami musim kemarau dengan kondisi
yang lebih basah daripada tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh
fenomena La Niña, menyebabkan terjadinya musim kemarau basah dan
membantu upaya penanggulangan kebakaran. Hujan lebat tahun ini telah
membantu memadamkan kebakaran di Riau, dan cukup efektif mencegah
penyebaran kabut beracun di wilayah terjadinya kebakaran.
Kebijakan pencegahan kebakaran yang muncul baru-baru ini dan langkah
penegakan hukum di lapangan juga telah membantu upaya pencegahan
kebakaran pada musim kemarau kali ini.
Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengambil beberapa langkah
konkret, termasuk memperpanjang moratorium izin baru di hutan primer dan
lahan gambut serta membentuk Badan Restorasi Gambut untuk melakukan
restorasi hidrologis – guna menaikkan permukaan air lahan gambut kembali
ke level semula dan membantu mengurangi kondisi lahan gambut kering
yang mudah terbakar – untuk mencegah kebakaran di masa mendatang.
Presiden Joko Widodo juga telah memberikan perintah tegas untuk
memindahkan jabatan kepala polisi setempat dan TNI yang gagal mencegah
kebakaran. Sebagai contoh, saat ini polisi tengah melakukan investigasi
hukum terhadap 454 individu dan menahan 85 diantaranya bulan lalu yang
terkait kasus kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah juga mempercepat
penyelesaian kebijakan Satu Peta untuk mengumpulkan semua data berbasis
lahan pada satu portal. Kebijakan ini akan membantu penyelesaian
perbedaan yang sering terjadi, terkait izin usaha yang tumpang tindih,
sengketa lahan, dan sulitnya melacak para pelaku utama terjadinya
kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia.
Pihak swasta juga diminta bertanggung jawab atas kebakaran tahun
lalu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil
memenangkan tuntutan hukum dan memberikan denda terhadap produsen kelapa
sawit PT National Sago Prima senilai Rp 1.07 triliun (81.1 juta USD).
Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa PT Bumi
Mekar, pemasok bubur kertas dan kertas, bersalah dan memutuskan denda
senilai Rp 79 miliar (6 juta USD). KLHK juga telah memberikan sanksi
terhadap 30 perusahaan, yaitu dengan mencabut sementara izin perusahaan
yang dinyatakan bersalah, serta menuntut 10 perusahaan lain yang
bertanggung jawab terhadap berbagai kasus kebakaran hutan. Tidak seperti
upaya sebelumnya yang gagal membuat perusahaan dan individu bertanggung
jawab, langkah-langkah yang diambil tahun ini mengirim pertanda bahwa
perusahaan sebaiknya membenahi diri dalam hal penanggulangan kebakaran
di dalam wilayah konsesi mereka.
Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan telah berupaya untuk
memperkuat upaya pencegahan kebakaran di wilayah konsesi mereka. PT Asia
Pulp and Paper (APP), perusahaan bubur kertas dan kertas, yang
menghadapi tindakan penegakan hukum di bawah UU Kabut Asap Lintas Batas
Singapura dan pengadilan di Indonesia akibat kebakaran di wilayah
konsesinya tahun lalu, telah berinvestasi dalam hal pencegahan kebakaran
senilai 20 juta USD dan meluncurkan ruang komando pencegahan dan
penanganan kebakaran konsesi lahan pada awal tahun ini. Langkah-langkah
pencegahan ini berdampak pada menurunnya tingkat kebakaran pada konsesi
APP tahun ini. Perusahaan-perusahaan lain, seperti APRIL, Asian Agri,
Musim Mas, dan Wilmar telah bergabung dengan kelompok masyarakat sipil
dan kelompok masyarakat di inisiatif Free Fire Alliance, guna
mengedukasi mengenai dampak negatif kebakaran, mempekerjakan unit
pemadam kebakaran setempat, dan berinvestasi pada program “desa tanpa
kebakaran” yang memberikan penghargaan terhadap penduduk desa yang
menjaga wilayahnya dari kebakaran.
Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengambil langkah dengan
mengumumkan fatwa yang menetapkan bahwa membakar hutan secara sengaja
hukumnya adalah haram. Menteri KLHK, Siti Nurbaya, berharap bahwa fatwa
ini dapat mengirim pesan yang lebih kuat dibandingkan dengan pesan dari
institusi lainnya, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk
Muslim terbesar di dunia.
Tidak Ada Waktu untuk Berpuas Diri
Musim kebakaran tahun lalu telah memberikan pelajaran penting bagi
pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan kebakaran. Sayangnya,
strategi penanggulangan kebakaran saat ini masih bersifat jangka pendek
dan mahal. Data dari Global Forest Watch Fires menunjukkan bahwa
walaupun jumlah peringatan kebakaran tahun ini lebih sedikit daripada
tahun lalu, risiko kebakaran terus meningkat.
Pembukaan lahan dengan menebang dan membakar merupakan cara yang
paling murah dan populer untuk mempersiapkan lahan pertanian, tetapi
seringkali menyebabkan kebakaran besar. Jika Indonesia ingin
menghentikan masalah kebakaran secara permanen, pemerintah harus
berinvestasi pada solusi jangka panjang yang menyediakan alternatif cara
pembukaan lahan yang murah dan berkelanjutan.
Langkah-langkah tersebut dapat mencakup:
- Berkolaborasi dengan masyarakat setempat: Fire-Free
Alliance, yang terdiri dari perusahaan, LSM, dan masyarakat setempat
sedang menjajaki penggunaan imbalan untuk tidak membakar, mendekati
pimpinan desa, menyediakan materi edukasi, dan mengadakan pelatihan
untuk menghentikan kebakaran. Lebih banyak pemangku kepentingan dapat
bergabung dengan aliansi tersebut dan membawa upaya ini ke seluruh
Indonesia.
- Menyediakan alternatif pembukaan lahan: Akses
rendah biaya terhadap peralatan pembukaan lahan mekanik dapat menjauhkan
petani dari metode tebang dan bakar. Masyarakat juga dapat menstabilkan
level air untuk membuat tanah cukup kering untuk kelapa sawit, tetapi
cukup lembab untuk mencegah kebakaran, serta menggunakan pupuk untuk
meningkatkan hasil panen dan mencegah pembukaan lahan lebih lanjut.
- Memperkuat penegakan hukum: Meskipun Indonesia
memiliki peraturan dan kebijakan anti-kebakaran, korupsi dan kurangnya
penegakan hukum telah menghambat kemajuan. Menggunakan teknologi
inovatif dalam penyelidikan, mengklarifikasi kriteria penuntutan, dan
menggunakan kesaksian saksi ahli, dapat membantu proses penyelidikan
polisi, jaksa, dan hakim dalam menghukum pelaku kebakaran secara lebih
konsisten.
- Memantau risiko dan peringatan kebakaran sebagai upaya pencegahan:
Pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan pemadam kebakaran dapat
menggunakan Global Forest Watch Fires untuk memantau risiko kebakaran
dan menerima peringatan akan di mana kebakaran terjadi menggunakan data
dan informasi yang aktual. Langkah ini dapat membantu masyarakat
mencegah kebakaran dan mengambil tindakan sebelum kebakaran menjadi tak
terkendali.
Pencegahan kebakaran lebih murah dan efektif daripada upaya pemadaman
kebakaran. Langkah-langkah yang diambil setelah musim kebakaran tahun
lalu dan kondisi cuaca yang menguntungkan menempatkan di Indonesia pada
titik awal yang baik, tetapi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat
setempat perlu bekerja bersama secara konsisten dan berkelanjutan guna
menciptakan perubahan yang lebih permanen
0 komentar: